Manfaat Bersepeda

Image

Berikut ini adalah manfaat yang bisa didapat dalam bersepeda :

  •  Jantung menjadi sehat

Dengan besepeda detak jantung akan mengalami peningkatan hingga nafas menjadi berat, itu membuat sirkulasi darah
meningkat dan mengurangi risiko tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas dan penyakit jantung.

  •  Terhindar dari obesitas

Bersepeda dapat membakar kalori hingga 300 kalori tiap 30 menit. ini terbukti sangat efektif dalam program penurunan berat badan.

  •  Meningkatkan mood

Beberapa penelitian menujukkan bahwa bersepeda terbukti efektif dalam mengurangi stres dan depresi. Selain itu,
kegiatan ini juga bisa bantu tingkatkan rasa percaya diri dan buat anda lebih menghargai diri sendiri.

  •  Badan menjadi kuat

bersepeda juga bisa meningkatkan stamina dan memperkuat otot-otot sehingga dapat menjaga keseimbangan dan stabilitas tubuh.

  •  Meningkatkan kebugaran

Bersepeda merupakan salah satu olahraga yang mudah dilakukan. selain itu membuat badan kita menjadi bugar dan percaya diri meningkat.

 

  semoga bermanfaat. . .

 sumber : http://tokosuperbike.blogspot.com/2012/11/home_12.html

KLASIFIKASI SEPEDA GUNUNG BERDASARKAN FUNGSI

Sebelum membeli sepeda, kita harus tahu pembagian sepeda gunung berdasarkan fungsinya. Setidaknya ada 5 jenis sepeda gunung jika dikelompokkan berdasar fungsinya, yaitu: 

a. Cross country (XC) 

Image
Dirancang untuk lintas alam ringan hingga sedang. Didesain agar efisien dan optimal pada saat mengayuh dan menanjak di jalan aspal hingga jalan tanah pedesaan. Sangat disarankan bagi pemula yang ingin memulai bermain MTB. 

b. All mountain (AM) 

Image
Dirancang untuk lintas alam berat seperti naik turun bukit, masuk hutan, melintasi medan berbatu, dan menjelajah medan offroad jarak jauh. Keunggulan all mountain ada pada ketahanan dan kenyamanannya untuk dikendarai. Namun kurang efisien dipakai pada medan tanjakan yang panjang dan curam. Hampir semua sepeda AM bertipe full-suspension. 

c. Freeride (FR) 

Image
Dirancang untuk mampu bertahan menghadapi drop off (lompatan) tinggi dan kondisi ekstrim sejenisnya. Bodinya kuat namun tidak secepat dan selincah all mountain karena bobotnya yang lebih berat. Kurang cocok untuk dipakai jarak jauh dan sangat tidak cocok untuk tanjakan. 

d. Downhill (DH) 

Image
Dirancang agar dapat melaju cepat, aman dan nyaman dalam menuruni bukit dan gunung. Mampu menikung dengan stabil pada kecepatan tinggi dan selalu dilengkapi suspensi belakang untuk meredam benturan yang sering terjadi. Sepeda DH tidak mengutamakan kenyaman mengayuh karena hanya dipakai untuk turun gunung. Sepeda downhill juga lebih mengacu pada lomba, sehingga yang menjadi titik tekan dalam perancangannya adalah bagaimana agar kuat namun dapat melaju dengan cepat. Untuk menuju ke lokasi, para downhiller tidak mengayuh sepeda mereka namun diangkut dengan mobil. Tidak efisien dipergunakan di dalam kota maupun di jalur cross country. 

e. Dirtjump (DJ) 

Image
Nama lainnya adalah trial atau urban MTB. Sepeda jenis ini awalnya didesain untuk anak muda perkotaan yang menggunakan sepeda gunung selain sebagai alat transportasi, ngebut di jalanan kota, juga digunakan untuk melakukan atraksi lompatan tinggi dan ekstrim. Fungsinya mirip BMX namun dengan bentuk yang diperbesar. 

Note : 

> 10″ :  3 – 5 Tahun*> 12″ :  5 – 7 Tahun* 
> 18″ : 7 – 9 Tahun * 
  * ukuran sepeda tidak mengikat, tergantung tinggi badan anak
> 20″ : Remaja 
> 24″ – 26″ : Dewasa

Semoga bisa bermanfaat . . .

 

Sumber : http://tokosuperbike.blogspot.com/2012/11/home_12.html

Definisi Kebijakan Publik (Menurut para ahli)

Ada banyak definisi mengenai apa itu kebijakan publik. Definisi mengenai apa itu
kebijakan publik mempunyai makna yang berbeda-beda, sehingga pengertian-pengertian
tersebut dapat diklasifikasikan menurut sudut pandang masing-masing penulisnya.
Berikut ini beberapa definisi tentang kebijakan publik :

                    
· Chandler dan Plano ( 1988 )
Kebijkan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya
yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau
pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan
secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang
beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi
dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler
dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam
hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk
mengatasi persoalan publik.

· Thomas R. Dye ( 1981 )
Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang
dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini
selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang
berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut
Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan ( decision making ),
dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan
otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya
suatu persoalan publik.

· Easton ( 1969 )
Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk
seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya
pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan
tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah
yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.
Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu
proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik.
Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan
tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga
definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

· Anderson ( 1975 )
Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badanbadan
dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut
adalah :
1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai
tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk
dilakukan.
4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan
tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau
bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak
melakukan sesuatu.
5) Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan
pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

· Woll ( 1966 )
Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan
masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Adapun pengaruh dari tindakan
pemerintah tersebut adalah :
1) Adanya pilihan kebijakan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah
atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk
mempengaruhi kehidupan masyarakat.
2) Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini
menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran,
pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang
akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
3) Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang
mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Definisi kebijakan publik menurut Woll ini dapat diklasifikasikan sebagai
intervensi pemerintah ( intervensi sosio kultural ) yaitu dengan mendayagunakan
berbagai instrumen untuk mengatasi persoalan publik. Definisi ini juga dapat
diklasifikasikan sebagai serangkaian kerja para pejabat publik untuk
menyelesaikan persoalan di masyarakat.

· Jones ( 1977 )
Jones menekankan studi kebijakan publik pada dua proses, yaitu :
1) Proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-masalah itu
sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefinisikan masalah
itu, dan bagaimana tindakan pemerintah.
2) Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi tehadap masalah-masalah,
terhadap kebijakan negara, dan memecahkannya.

· Heclo ( 1972 )
Heclo menggunakan istilah kebijakan secara luas, yakni sebagai rangkaian
tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah.
Jadi lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus. Definisi ini
dapat diklasifikasikan sebagai decision making yaitu apa yang dipilih oleh
pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik, baik dengan cara melakukan
suatu tindakan maupun untuk tidak melakukan suatu tindakan.

· Henz Eulau dan Kenneth Previt ( 1973 )
Merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan
yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat
kebijakan dan yang melaksanakannya.

· Robert Eyestone
Secra luas kebijakan publik dapat didefinsikan sebagai hubungan suatu unit
pemerintah dengan lingkungannya. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai
democratic governance, dimana didalamnya terdapat interaksi negara dengan
rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik.

· Richard Rose
Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak
berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang
bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan ini dipahami
sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk
melakukan sesuatu. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi negara
dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik, karena melalui hal
tersebut akan terjadi perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju terhadap suatu
hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

· Carl Friedrich
Ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu, yang
memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan kesempatan terhadap kebijakan
yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu
tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi ini
dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah ( intervensi sosio kultural )
dengan mendayagunakan berbagai instrumen ( baik kelompok, individu maupun
pemerintah ) untuk mengatasi persoalan publik.

· James Anderson
Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan
oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah.

· Amir Santoso
Pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua
kategori, yaitu :
1) Pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik sebagai tindakantindakan
pemerintah.Semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai
kebijakan publik. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision
making dimana tindakan-tindakan pemerintah diartikan sebagai suatu
kebijakan.
2) Pendapat ahli yang memberikn perhatian khusus pada pelaksanaan
kebijakan. Kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni :
a. Mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusankeputusan
pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksudmaksud
tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan publik
sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan atau dengan
kata lain kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para
pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan
tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making oleh
pemerintah dan dapat juga diklasifikasikan sebagai interaksi
negara dengan rakyatnya dalam mengatasi persoalan publik.
b. Kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan.
Kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung
kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan
( Presman dan Wildvsky ). Definisi ini dapat diklasifikasikan
sebagai decision making dimana terdapat wewenang pemerintah
didalamnya untuk mengatasi suatu persoalan publik.

Definisi Filsafat Menurut Para Ahli

  • Plato (427SM – 347SM) seorang filsuf Yunani yang termasyhur murid Socrates dan guru Aristoteles, mengatakan: Filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada (ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli).
  • Aristoteles (384 SM – 322SM) mengatakan : Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika (filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda).
  • Marcus Tullius Cicero (106 SM – 43SM) politikus dan ahli pidato Romawi, merumuskan: Filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya.
  • Al-Farabi (meninggal 950M), filsuf Muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, mengatakan : Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.
  • Immanuel Kant (1724 -1804), yang sering disebut raksasa pikir Barat, mengatakan : Filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya empat persoalan, yaitu:
    – Apakah yang dapat kita ketahui? (dijawab oleh metafisika)
    – Apakah yang dapat kita kerjakan? (dijawab oleh etika)
    – Sampai di manakah pengharapan kita? (dijawab oleh agama)
    – Apa itu manusia ( dijawab olh Antropologi )
  • Prof. Dr. Fuad Hasan, guru besar psikologi UI, menyimpulkan: Filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal, artinya mulai dari radiksnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dimasalahkan. Dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal.
  • Drs H. Hasbullah Bakry merumuskan: ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu.
    Yang menjadi persamaan dari semua para ahli tentang filsafat yaitu sebuah ilmu untuk menyelidiki segala sesuatu secara mendalam. Sedangkan perbedaannya adalah kalau menurut plato dan Aristoteles filsafat adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui nilai kebenaran tentang segala sesuatu. Sedangkan menurut yang lainnya bahwa filsafat itu adalah ilmu untuk memahami atau mendalami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat Tuhan, hakikat alam semesta, hakikat manusia. Perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan konotasi filsafat yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan pandangan hidup yang berbeda serta akibat perkembangan filsafat itu sendiri.
  • Johann Gotlich Fickte (1762-1814 ) : filsafat sebagai Wissenschaftslehre (ilmu dari ilmu-ilmu , yakni ilmu umum, yang jadi dasar segala ilmu. Ilmu membicarakan sesuatu bidang atau jenis kenyataan. Filsafat memperkatakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu mencari kebenaran dari seluruh kenyataan.
  • Paul Nartorp (1854 – 1924 ) : filsafat sebagai Grunwissenschat (ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukan dasar akhir yang sama, yang memikul sekaliannya .
  • Notonegoro : Filsafat menelaah hal-hal yang dijadikan objeknya dari sudut intinya yang mutlak, yang tetap tidak berubah , yang disebut hakekat. 
  • Driyakarya : filsafat sebagai perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebabnya ada dan berbuat, perenungan tentang kenyataan yang sedalam-dalamnya sampai “mengapa yang penghabisan “. 
  • Sidi Gazalba : Berfilsafat ialah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran , tentang segala sesuatu yang di masalahkan, dengan berfikir radikal, sistematik dan universal.
  • Harold H. Titus (1979 ) : (1) Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepecayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi; (2) Filsafat adalah suatu usaha untuk memperoleh suatu pandangan keseluruhan; (3) Filsafat adalah analisis logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti kata dan pengertian ( konsep ); Filsafat adalah kumpulan masalah yang mendapat perhatian manusia dan yang dicirikan jawabannya oleh para ahli filsafat.
  • Rene Descrates yaitu merupakan kumpulan segala pengetahuan, dimana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikannya.
  • Stephen R. Toulmin, menyatakan filsafat adalah Sebagai suatu cabang ilmu, filsafat ilmu mencoba pertama-tama menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam proses penyelidikan ilmiah prosedur-prosedur pengamatan, pola-pola perbinacangan, metode-metode penggantian dan perhitungan, pra-anggapan-pra-anggapan metafisis, dan seterusnya dan selanjutnya menilai landasan-landasan bagi kesalahannya dari sudut-sudut tinjauan logika formal, metodologi praktis, dan metafisika.
  • Prof. Mr.Mumahamd Yamin : Filsafat ialah pemusatan pikiran , sehingga manusia menemui kepribadiannya seraya didalam kepribadiannya itu dialamiya kesungguhan. 
  • Prof.Dr.Ismaun, M.Pd. : Filsafat ialah usaha pemikiran dan renungan manusia dengan akal dan qalbunya secara sungguh-sungguh , yakni secara kritis sistematis, fundamentalis, universal, integral dan radikal untuk mencapai dan menemukan kebenaran yang hakiki (pengetahuan, dan kearifan atau kebenaran yang sejati. 
  • Bertrand Russel : Filsafat adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah antara teologi dan sains. Sebagaimana teologi , filsafat berisikan pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah yang pengetahuan definitif tentangnya, sampai sebegitu jauh, tidak bisa dipastikan;namun, seperti sains, filsafat lebih menarik perhatian akal manusia daripada otoritas tradisi maupun otoritas wahyu.
  • Al Kindi, sebagai ahli pikir pertama dalam filsafat Islam yang memberikan pengertian filsafat di kalangan umat Islam membagi filsafat itu dalam tiga lapangan :

–         Ilmu Fisika (al-ilmu al-tabiyyat), merupakan tingkatan terendah;

–         Ilmu Matematika (al-ilmu al-riyadil), tingkatan tengah;

–         Ilmu Ketuhanan (al-ilmu ar-rububiyyat), tingkatan tertinggi.

  • Immanuel Kant (1724-1804 M), mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya empat persoalan, yaitu :

–                 Apakah yang dapat kita ketahui (dijawab oleh metafisika)

–                 Apakah yang boleh kita kerjakan (dijawab oleh etika)

–                 Sampai di manakah penghargaan kita (dijawab oleh agama)

–                 Apakah yang dinamakan manusia (dijawab oleh Antropologi).

  • Fichte, menyebut filsafat sebagai Wissenschafslehre : ilmu dari ilmu-ilmu, yakni ilmu yang umum, yang menjadi dasar segala ilmu.

 

  sumber : http://candrawesly.blogspot.com/2012/04/20-definisi-filsafat-menurut-para-ahli.html

DEFENISI KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT AHLI

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu  maupun untuk melakukan tidakan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memengang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002).

Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Berikut adalah definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik.

Thomas R. Dye (1981)

Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.

Easton (1969)

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Anderson (1975)

Kebijakan publik adalah kebijakan kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah: 1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Dye (1978)

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Whatever governments choose to do or not to do.”, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Dia juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

David Easton

Mendefinisikan public policy sebagai : “The authoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only theg overnment can authoritatively act on the ‘whole’ society, and everything the government choosed do or not to do result in the allocation of values.” Maksudnya, public policy tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-alasan yang harus dipertanggungjawabkan.

Chief J.O. Udoji (1981)

Mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai “ An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.” Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Jonnes (1977)

Memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit.

Edward

Kebijakan publik didefinisikan sebagai “What governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs.” Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Merujuk pada definisi di atas, kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program. Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Chandler dan Plano (1988)

Kebijakan publik ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Woll (1966)

kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut yaitu: 1) adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat; 2) adanya output kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat; 3) adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyrakat.

Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures (Hakim, 2002).

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan.

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut:

  1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
  2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
  3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
  4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
  5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
  6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
  7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

 

         sumber : http://afrizalwszaini.wordpress.com/2012/01/13/defenisi-kebijakan-publik-menurut-pakar/

permen no.39 th 2012

SALINAN

 

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

  1.  

bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan  pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

 

 

  1. b.  

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat

:

  1. 1.  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

 

 

  1. 2.  

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

  1. 3.  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

 

  1. 4.  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 

 

  1. 5.  

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 

 

  1. 6.  

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

 

 

  1. 7.  

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

 

 

  1. 8.  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

 

 

  1. 9.  

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

 

 

  1.  

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 

 

  1.  

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 

 

  1.  

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

 

 

  1.  

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

 

 

  1.  

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

 

 

  1.  

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

 

 

  1.  

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

 

 

  1.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

 

 

  1.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

 

 

 

 

MEMUTUSKAN:

 

 

 

 

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

 

 

 

 

Pasal I

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut:

 

  1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 11

 

(1)  Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

(2)  Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. Pemerintah;
  2. Pemerintah daerah lainnya;
  3. Perusahaan daerah;
  4. Masyarakat; dan
  5. Organisasi kemasyarakatan.

(3)  Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

  1. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 11A

 

(1)  Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

(2)  Format Lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

 

  1. Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 21

 

(1)  Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

(2)  Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

  1. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

Pasal 23A

(1)  Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2)  Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

(3)  Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(4)  Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

  1. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)  Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.

(2)  Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. individu dan/atau keluarga;
  2. masyarakat; dan
  3. lembaga non pemerintahan.

(3)  Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

 

  1. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 30A

 

(1)  Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2)  Format Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.2 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

 

  1. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)  Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

(2)  Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A.

(2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

(3)  Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

(4)  Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).

(5)  Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

 

  1. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 35A

 

(1)  PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

(2)  Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

 

 

  1. Ketentuan Pasal 36 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

 

 

Pasal 36

 

(1)  Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

  1. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
  2. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  3. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan  sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  4. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

(2)  Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

 

10. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 39

                                                                               

(1)  Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

(2)  Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

 

11. Ketentuan Pasal 42  ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat  baru yaitu  ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

 

 

Pasal 42

(1)  Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

(2) Dihapus

(3) Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, paling lambat sebelum ditetapkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(5) Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.

 

  1. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

 

Pasal II

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta

 

pada tanggal 21 Mei 2012

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

 

 

 

 

 

ttd

 

 

 

 

 

GAMAWAN FAUZI

 

Diundangkan di Jakarta

 

pada tanggal 22 Mei 2012

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

 

REPUBLIK INDONESIA,

 

 

ttd

 

AMIR SYAMSUDIN

 

       

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012  NOMOR 540

 

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

 

ttd

 

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690824 199903 1 001

 

 

permendagri no.39 th 2012

SALINAN

 

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 32 TAHUN  2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

:

  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 dan Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri berwenang melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
  2. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas  dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun pedoman kepada pemerintah daerah;

 

 

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

 

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

 

 

 

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Bagian Pertama

Pengertian

 

Pasal 1  

 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  2. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah kota.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
  6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
  8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
  9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
  10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
  11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
  12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
  13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
  14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
  15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
  16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
  18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  19. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

 

 

BAB II

RUANG LINGKUP

 

Pasal 2  

 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

 

Pasal 3  

 

(1)    Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

(2)    Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

 

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4  

 

(1)    Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2)    Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

(3)    Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4)    Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

  1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  2. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
    1. memenuhi persyaratan penerima hibah.

 

 

 

 

 

Pasal 5  

 

Hibah dapat diberikan kepada:

  1. pemerintah;
  2. pemerintah daerah lainnya;
  3. perusahaan daerah;
  4. masyarakat; dan/atau
  5. organisasi kemasyarakatan.

 

Pasal 6  

 

(1)   Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian  yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

(2)   Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

(3)   Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)   Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

(5)   Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 7  

 

(1)   Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

  1. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  2. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2)   Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

  1. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  2. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
  3. memiliki sekretariat tetap.

 

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8  

 

(1)   Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis  kepada kepala daerah.

(2)     Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

(3)     Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.

(4)     TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

 

Pasal 9  

 

(1)   Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2)   Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

 

Pasal 10  

 

(1)   Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2)   Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3)   RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 11  

 

(1)  Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(2)  Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

(3)  Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

 

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12  

 

(1)  Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2)  Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

 

Pasal 13  

 

(1)  Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.

(2)  NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

  1. pemberi dan penerima hibah;
  2. tujuan pemberian hibah;
  3. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  4. hak dan kewajiban;
  5. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  6. tata cara pelaporan hibah.

(3)  Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

 

 

Pasal 14  

 

(1)  Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

(2)  Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

(3)  Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(4)  Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

 

Pasal 15  

 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16  

 

(1)  Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

(2)  Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

 

Pasal 17  

 

(1)  Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2)  Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

 

Pasal 18  

 

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

  1. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
  2. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
  3. NPHD;
  4. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
  5. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19  

 

(1)  Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(2)  Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

  1. laporan penggunaan hibah;
    1. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
    2. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

(3)   Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)   Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

 

Pasal 20  

 

(1)  Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2)  Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

 

Pasal 21  

 

(1)  Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

(2)  Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini.

 

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 22  

(1)   Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2)   Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

 

Pasal 23  

 

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

  1. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
  2. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

 

Pasal 24  

 

(1)    Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

  1. selektif;
  2. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  3. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  4. sesuai tujuan penggunaan.

(2)    Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

(3)    Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b meliputi:

  1. memiliki identitas yang jelas; dan
  2. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

(4)    Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5)    Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(6)    Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

  1. rehabilitasi sosial;
  2. perlindungan sosial;
  3. pemberdayaan sosial;
  4. jaminan sosial;
  5. penanggulangan kemiskinan; dan
  6. penanggulangan bencana.

 

Pasal 25  

 

(1)    Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2)    Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3)    Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4)    Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5)    Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6)    Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

 

Pasal 26  

 

(1)   Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

(2)   Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

(3)   Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

 

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 27  

 

(1)   Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.

(2)   Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)   Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.

(4)   TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

 

Pasal 28  

 

(1)   Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial  dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2)   Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

 

Pasal 29  

 

(1)   Bantuan sosial berupa uang  dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2)   Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3)   RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 30  

 

(1)   Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(2)   Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

(3)   Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

 

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 31  

 

(1)   Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2)   Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

 

Pasal 32  

 

(1)   Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

(2)   Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)   Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

(4)   Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).

(5)   Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

 

Pasal 33  

 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)  berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 34  

 

(1)   Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

(2)   Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

 

Pasal 35  

 

(1)   Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2)   Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

 

Pasal 36  

 

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

  1. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;
  2. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  3. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  4. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

 

Pasal 37  

 

(1)   Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2)   Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

  1. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  2. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

(3)   Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)   Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

 

Pasal 38  

(1)   Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2)   Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

 

Pasal 39  

(1)   Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

(2)   Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini.

 

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40  

 

(1)   SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.

(2)   Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

 

Pasal 41  

 

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 42  

 

(1)   Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

(2)   Pemerintah daerah yang telah menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 31 Desember 2011.

(3)   Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan    ayat (2).

 

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43  

 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

  1. Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran 2011.
  2. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

 

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44  

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 2011                       

MENTERI DALAM NEGERI,

 

ttd

 

 

     GAMAWAN FAUZI

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

 

 PATRIALIS AKBAR

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 450

 

Salinan sesuai dengan aslinya

     Plt. KEPALA BIRO HUKUM

 

 

 

      ZUDAN ARIF FAKRULLOH

              Pembina  (IV/a)

NIP. 19690824 199903 1 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

           

  1. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……

SKPD ………………

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER….

 

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut

Uraian

Anggaran

Setelah Perubahan

 

Realisasi

 

Lebih (Kurang)

1

Pendapatan

 

 

 

1.1

Pendapatan Asli Daerah

 

 

 

1.1.1

   Pendapatan pajak daerah

 

 

 

1.1.2

   Pendapatan retribusi   daerah

 

 

 

1.1.3

   Pendapatan hasil pengelolaan

   Kekayaan daerah yang

   Dipisahkan

 

 

 

1.1.4

   Lain-lain Pendapatan Asli

   Daerah yang Sah

 

 

 

 

Jumlah

 

 

 

2

Belanja

 

 

 

2.1

Belanja Tidak Langsung

 

 

 

2.1.1

Belanja Pegawai

 

 

 

2.2

Belanja Langsung

 

 

 

2.2.1

Belanja Pegawai

 

 

 

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

 

 

 

 

–     Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

–     Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

–     Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial

 

 

 

2.2.3

Belanja Modal

 

 

 

 

Jumlah

 

 

 

 

Surplus / (Defisit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER….

 

                                                                                                  (Dalam Rupiah)

No

Urut

Uraian

Anggaran

Setelah Perubahan

 

Realisasi

 

Lebih (Kurang)

1

Pendapatan

 

 

 

1.2

Dana Perimbangan

 

 

 

1.2.1

  Dana Bagi Hasil

 

 

 

1.2.1.1

  Dana Bagi Hasil Pajak

 

 

 

1.2.1.2

 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/  

 Sumber Daya Alam

 

 

 

1.2.2

  Dana Alokasi Umum

 

 

 

1.2.3

  Dana Alokasi Khusus

 

 

 

1.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

 

 

 

1.3.1

  Pendapatan Hibah

 

 

 

1.3.2

  Dana Darurat

 

 

 

1.3.3

  Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi

  dan Pemerintah Daerah Lainnya

 

 

 

1.3.4

  Dana Penyesuaian dan Otonomi

  Khusus

 

 

 

1.3.5

  Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

 

 

 

 

Jumlah Pendapatan

 

 

 

2

Belanja

 

 

 

2.1

Belanja Tidak Langsung

 

 

 

2.1.1

  Belanja Pegawai

 

 

 

2.1.2

  Belanja Bunga

 

 

 

2.1.3

  Belanja subsidi

 

 

 

2.1.4

  Belanja Hibah

 

 

 

2.1.5

  Belanja Bantuan Sosial

 

 

 

2.1.6

  Belanja Bagi Hasil

 

 

 

2.1.7

  Belanja Bantuan Keuangan

 

 

 

2.1.8

  Belanja Tidak Terduga

 

 

 

2.2.3

  Belanja Modal

 

 

 

 

Jumlah Belanja

 

 

 

 

SURPLUS/(DEFISIT)

 

 

 

3.

Pembiayaan Daerah

 

 

 

3.1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

 

 

 

3.1.1

  Penggunaan SiLPA

 

 

 

3.1.2

  Pencairan Dana Cadangan

 

 

 

3.1.3

  Hasil Penjualan Kekayaan

  Daerah yang Dipisahkan

 

 

 

3.1.4

  Penerimaan Pinjaman Daerah

 

 

 

3.1.5

  Penerimaan Kembali Pemberian

  Pinjaman

 

 

 

3.1.6

  Penerimaan Piutang Daerah

 

 

 

 

Jumlah Penerimaan

 

 

 

3.2

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

 

 

 

3.2.1

  Pembentukan Dana Cadangan

 

 

 

3.2.2

  Penyertaan Modal (Investasi)

  Pemerintah Daerah

 

 

 

3.2.3

  Pembayaran Pokok Utang

 

 

 

3.2.4

  Pemberian Pinjaman Daerah

 

 

 

 

Jumlah Pengeluaran

 

 

 

 

Pembiayaan Neto

 

 

 

3.3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

 

  1. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

 

No

Uraian

SATKER 1

SATKER 2

 

PPKD

 

Gabungan

1

Pendapatan

 

 

 

 

2

Pendapatan Asli Daerah

 

 

 

 

3

    Pendapatan pajak daerah

xxx

xxx

 

Xxx

4

    Pendapatan retribusi   daerah

xxx

xxx

 

Xxx

5

    Hasil pengelolaan kekayaan     daerah yang dipisahkan

xxx

xxx

 

Xxx

6

    Lain-lain PAD yang sah

xxx

xxx

 

Xxx

7

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

xxx

xxx

 

Xxx

8

Dana perimbangan

 

 

xxx

Xxx

9

Lain-lain pendapatan yang sah

 

 

xxx

Xxx

10

                   Jumlah pendapatan

xxx

xxx

xxx

Xxx

11

Belanja

 

 

 

 

12

Belanja Tidak Langsung

xxx

xxx

xxx

Xxx

12.1

  Belanja Pegawai

xxx

xxx

xxx

Xxx

12.3

  Bunga

 

 

xxx

Xxx

12.4

  Subsidi

 

 

xxx

Xxx

12.5

  Hibah

 

 

xxx

Xxx

12.6

  Bantuan Sosial

 

 

xxx

Xxx

13

Belanja Langsung

xxx

xxx

 

Xxx

 

Belanja pegawai

xxx

xxx

 

Xxx

 

Belanja Barang dan Jasa

1)      Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

2)      Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

3)   Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial

xxx

xx

 

 

xx

 

 

xx

xxx

xx

 

 

xx

 

 

xx

 

Xxx

 

 

 

xx

 

 

xx

 

Belanja modal

xxx

xxx

 

Xxx

14

                  Jumlah belanja

xxx

xxx

xxx

Xxx

15

                  Surplus / defisit

xxx

xxx

xxx

Xxx

16

Pembiayaan daerah

 

 

 

 

17

Penerimaan pembiayaan

 

 

xxx

Xxx

18

Pengeluaran pembiayaan

 

 

xxx

Xxx

19

                  Pembiayaan neto

 

 

xxx

Xxx

20

Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan ( SILPA )

 

 

xxx

Xxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

 

 

No

Uraian

Gabungan

 

Uraian

Pemda

1

Pendapatan

 

 

Pendapatan

 

2

Pendapatan Asli Daerah

 

 

Pendapatan Asli Daerah

 

3

    Pendapatan pajak daerah

xxx

 

    Pendapatan pajak daerah

xxx

4

    Pendapatan retribusi   daerah

xxx

 

    Pendapatan retribusi   daerah

xxx

5

    Hasil pengelolaan kekayaan

    daerah yang dipisahkan

xxx

 

    Hasil pengelolaan kekayaan    

    daerah yang dipisahkan

xxx

6

    Lain-lain PAD yang sah

xxx

 

    Lain-lain PAD yang sah

xxx

7

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

xxx

 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

xxx

8

Dana perimbangan

xxx

 

Dana transfer

xxx

9

Lain-lain pendapatan yang sah

xxx

 

Lain-lain pendapatan yang sah

xxx

10

                   Jumlah pendapatan

xxx

 

                   Jumlah pendapatan

xxx

11

Belanja

 

 

Belanja

 

12

Belanja Tidak Langsung

xxx

 

Belanja Operasi

xxx

12.1

  Belanja Pegawai

xxx

 

  Belanja Pegawai

xxx

12.3

  Bunga

xxx

 

  Belanja Barang

xxx

12.4

  Subsidi

xxx

 

 

 

12.5

  Hibah

xxx

 

  Bunga

xxx

12.6

  Bantuan Sosial

xxx

 

  Subsidi

xxx

13

Belanja Langsung

xxx

 

  Hibah

xxx

 

Belanja pegawai

xxx

 

  Bantuan Sosial

xxx

 

Belanja Barang dan Jasa

1)Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

2)Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

3)Barang/jasa selain 1) dan 2)

xxx

xx

 

 

xx

 

 

xx

 

Belanja Modal

xxx

 

Belanja modal

xxx

 

 

 

14

                  Jumlah belanja

xxx

 

                  Jumlah belanja

xxx

15

                  Surplus / defisit

xxx

 

                  Surplus / defisit

xxx

16

Pembiayaan daerah

 

 

Pembiayaan daerah

 

17

Penerimaan pembiayaan

xxx

 

Penerimaan pembiayaan

xxx

18

Pengeluaran pembiayaan

xxx

 

Pengeluaran pembiayaan

xxx

19

                  Pembiayaan neto

xxx

 

                  Pembiayaan neto

xxx

20

Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)

xxx

 

Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)

xxx

 

 

MENTERI DALAM NEGERI,

 

ttd

 

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

     Plt. KEPALA BIRO HUKUM

 

 

 

      ZUDAN ARIF FAKRULLOH

              Pembina  (IV/a)

NIP. 19690824 199903 1 001